Beranda / Nasional / Hukum / Imbalan untuk Pelapor Tindak Pidana Korupsi, Ini Tanggapan MAKI
Imbalan untuk Pelapor Tindak Pidana Korupsi
Boyamin Saiman | Dok. Kompas.com

Imbalan untuk Pelapor Tindak Pidana Korupsi, Ini Tanggapan MAKI

JAKARTA, THEACEH.COM — Pemerintah telah menerbitkan PP nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan PP 43/2018, masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp 200 juta.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyampaikan regulasi itu berpotensi menurunkan daya juang para relawan anti-korupsi.

“Aktivis anti-korupsi bersifat relawan sehingga pemberian imbalan tersebut akan menurunkan daya juang relawan anti-korupsi,” ujar Boyamin melalui keterangan tertulis sebagaimana diberitkan Kompas.com

Menurut Boyamin, imbalan tersebut memberikan peluang bagi oknum aktivis anti-korupsi menjadi pemeras (blackmail) .

“Imbalan yang tertuang dalam PP 43/2018 memberikan peluang bagi aktivis anti-korupsi menjadi pemeras (blackmail) karena adanya rangsangan imbalan sebagaimana terjadi di film-film koboi”, sebut Boyamin

Boyamin berpendapat, PP tersebut seharusnya tidak perlu ada. Sebab, Pasal 165 KUHP telah mengamanatkan setiap warga negara untuk wajib melaporkan jika mengetahui sebuah tindak kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi.

Menurut Boyamin, Pemerintah seharusnya lebih mementingkan peningkatan kualitas aparat hukum.

“Kualitas aparat hukum saat ini belum mampu menempatkan Indonesia pada posisi terbaik dalam hal indeks pemberantasan korupsi karena masih berada di bawah angka empat”, tutur Boyamin

“Kami khawatir isu imbalan ini hanya dipakai untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi,” ujar dia.

Boyamin mengatakan, MAKI yang selama ini aktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di pemerintahan, menolak imbalan yang tertuang di PP 43/2018 tersebut.

Ia menegaskan, MAKI dibiayai secara mandiri oleh pendiri yang sebagian di antaranya merupakan advokat yang berkomitmen tidak menangani kasus korupsi.[AT-02]

About Redaksi

TheAceh.com adalah situs berita yang mengusung tagline “Dari Aceh untuk Dunia”. Memiliki visi “Merawat Aceh” menuntut Theaceh.com menyajikan informasi yang kredibel dan informatif