Surati KPK, Koalisi Masyarakat Sipil Desak KPK Ambil Alih Kasus CT Scan

385

BANDA ACEH, THEACEH.COM – Sebanyak 10 lembaga di Aceh yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Hebat Tanpa Korupsi menyurati KPK untuk mengambil alih kasus indikasi korupsi pengadaan Alkes di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh.

Dalam surat yang juga ditembuskan ke Jamwas Kejagung RI, Jumat (8/2), mereka meminta klarifikasi kepada KPK karena kasus yang terjadi di Rumah Sakit Pemerintah Aceh tersebut sempat disupervisi oleh KPK pada tahun 2018 silam.

Koordinator MaTA, Alfian, menyebutkan, surat dengan perihal permohonan klarifikasi dan pengambilalihan kasus CT Scan sudah dikirim ke KPK pada (8/2). “Kami masyarakat sipil Aceh telah menyurati Ketua KPK meminta klarifikasi dan diambil alih pengusutan kasus CT Scan dari Kejati Aceh.”

Sebagai informasi, kasus CTScan dan Kardiologi adalah salah satu kasus besar di Aceh yang pengusutannya belum tuntas hingga saat ini. Kasus ini bermula dari temuan pansus DPRA pada tahun 2009 silam dan mulai menggelinding hingga akhirnya diusut oleh Kejati Aceh.

Kemudian, mengutip informasi yang dirilis rencongpost.com, Kejati Aceh mengusulkan penghentian pengusutan kasus tersebut ke Jaksa Agung dengan alasan kerugian negara telah dikembalikan.

Menurut Alfian, anggaran untuk pengadaan Alkes CT Scan tersebut bersumber dari APBA 2008 dengan pagu anggaran Rp 17,6 milyar dan pengadaan Kardiologi sebesar Rp 39 milyar. “Dalam proses pengadaan, panitia pengadaan diduga melakukan mark-up dari harga yang sebenarnya.”

Lebih lanjut, Alfian menyebutkan potensi kerugian negara untuk pengadaan CT Scan mencapai Rp 7,4 milyar dan Rp 8,2 milyar untuk pengadaan Kardiologi. “Dalam kasus ini sudah ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Aceh, 2 sebelum kasus ini disupervisi oleh KPK dan 3 orang setelah disupervisi oleh KPK,” sebut Alfian

“Kasus indikasi korupsi pangadaan Alkes ini kemudian dihentikan oleh Kejati pada Januari 2019. Atas dasar itu, kami elemen sipil yang tergabung dalam Koalisi masyarakat sipil Aceh hebat tanpa Korupsi menyurati KPK untuk meminta klarifikasi dan juga diambil alih pengusutannya,” pungkas Alfian.

Koalisi masyarakat sipil Aceh hebat terdiri dari MaTA, LBH Banda Aceh, Balai Syura Ureung Inoeng Aceh (BSUIA), Forum LSM Aceh, Walhi Aceh, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Katahati Institute, Aceh Institute, Yayasan HAkA dan Komunitas Kanot Bu.[]