Masyarakat Aceh Diajak Terlibat Awasi Politik Uang Pemilu 2019

192

BANDA ACEH, THEACEH.COM – Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh, Marini, menyatakan bahwa menolak politik uang, hoaks, kampanye hitam dan keterlibatan ASN, TNI, dan Polri pada Pemilu 2019 merupakan hal yang perlu menjadi konsen dilakukan pemantauan oleh masyarakat juga.

“Karena pemantauan pemilu juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan bagian dari keterlibatan masyarakat dalam bentuk pengawasan partisipatif,” ujar Marini pada Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum 2019 bagi Ormas, Rabu 12 Desember 2018 di Banda Aceh.

Lebih lanjut, anggota Panwaslih Aceh ini menyebutkan, jika ada lembaga atau organisasi yang berkeinginan untuk berperan serta dalam pemantauan pemilu dipersilakan untuk mendaftarkan ke Panwaslih Provinsi Aceh. “Tentunya ada persyaratan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Perbawaslu nomor 4 tahun 2018.”

“Sejauh ini kami telah menerima dari Bawaslu RI lembaga pemantauan di tingkat nasional yang telah diakreditasi Bawaslu RI. Untuk sekarang ini bila ada lembaga atau ormas yang ingin mendaftarkan menjadi pemantau tidak seperti yang terdahulu karena mengalami perubahan. Dimana adanya verifikasi pemberkasan organisasi atau lembaga yang mendaftarkan sebagai pemantauan pemilu untuk dinyatakan layak atau tidak layak terlibat sebagai pemantau pemilu yang akrediatasinya (sertifikat) nantinya dikeluarkan oleh Bawaslu RI,” tambah Marini.

Narasumber lainnya pada sosialisasi itu, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian menyatakan, fenomena politik uang yang telah menjadi tren dan selalu menghiasi wajah perpolitikan Indonesia, harus menjadi target pengawasan dan pemantauan semua elemen.

Menurutnya, pengawas pemilu dan masyarakat harus memantau dan mengawasi secara langsung setiap kegiatan peserta pemilu yang melibatkan pendukung atau calon pemilih yang mengundang banyak orang.

Selain itu, Alfian menyebutkan, Bawaslu harus memberi akses terhadap peran masyarakat sipil dan penanganan perkara yang transparan. Bawaslu juga harus mendorong partai politik dan peserta pemilu untuk tidak melakukan politik uang pada Pemilu 2019.[]